GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

Soal Larangan Mantan Napi Jadi Caleg, Ini Kata Komisioner KPU ...

Soal Larangan Mantan Napi Jadi Caleg, Ini Kata Komisioner KPU ...

Soal Larangan Mantan Napi Jadi Caleg, Ini Kata Komisioner KPU Enrekang Setiap caleg harus diketahui rekam jejaknya dan termasuk dengan mrlaporkan harta kekayaanny…

Soal Larangan Mantan Napi Jadi Caleg, Ini Kata Komisioner KPU ...

Soal Larangan Mantan Napi Jadi Caleg, Ini Kata Komisioner KPU Enrekang

Setiap caleg harus diketahui rekam jejaknya dan termasuk dengan mrlaporkan harta kekayaannya di LHKPN.

Soal Larangan Mantan Napi Jadi Caleg, Ini Kata Komisioner KPU Enrekangm azis albar/tribunenrekang.comKomisioner KPU Enrekang divisi teknis, Rahmawati Karim

Laporan Wartawan TribunEnrekang.com Muh Azis Albar

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG -Wacana terkait larangan mantan Narapidana koruptor mencalonkan sebagai calon legislatif caleg, masih menjadi pembahasan hangat nasional saat ini.

Tak terkecuali, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (K PU) Enrekang, Rahmawati Karim. Ia juga memiliki pandangan terkait wacana tersebut.

Menurutnya, wacana tersebut dapat menunjang pencegahan tindakan korupsi di tanah air.

"Dengan kewenangannya, KPU telah menjabarkan secara teknis terkait syarat melahirkan pemimpin di negeri ini dengan terus berupaya mengambil bagian pada pencegahan korupsi," kata Rahmawati Karim kepada TribunEnrekang.com, Selasa (5/6/2018).

Hal itu dibuktikan dengan adanya salah satu syarat dalam pencalonan anggota DPD, DPR, dan DPRD yaitu bukanlah mantan napi korupsi.

Ia menjelaskan, komitmen KPU untuk melahirkan pemimpin bersih, tak hanya sekadar mencegah calon yang tersangkut kasus korupsi saja.

Tetapi juga termasuk mantan napi kejahatan seksual terhadap anak dan mantan napi bandar narkoba.

Olehnya itu, setiap caleg harus diketahui rekam jejaknya dan termasuk dengan mrlaporkan harta kekayaannya di LHKPN.

"Semoga saja itu bisa jadi solusi nagi negeri da lam hal penanganan korupsi dan perbaikan moral," ujarnya.

Pendaftatan untuk calon legislatif untuk Pileg 2019 rencananya akan berlangsung mulai 4-17 Juli 2018. (*)

Penulis: Muh. Asiz Albar Editor: Suryana Anas Ikuti kami di Tabrak Kapolsek untuk Menghindari Razia, Begini Nasib Pengendara Motor di Palembang Sumber: Google News | Liputan 24 Enrekang

No comments