www.AlvinAdam.com

Gratis Berlangganan

Tuliskan Alamat Email Anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

Pemprov Sulsel Kirim Surat ke Bupati Jeneponto, Minta Beri Sanksi ...

Posted by On 11:26 PM

Pemprov Sulsel Kirim Surat ke Bupati Jeneponto, Minta Beri Sanksi ...

Lurah Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan saat memarahi warganya yang hendak mengurus perizinan. Senin, (2/7/2018).KOMPAS.com/ABDUL HAQ Lurah Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan saat memarahi warganya yang hendak mengurus perizinan. Senin, (2/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengirimkan surat kepada Bupati Jeneponto Iksan Iskandar menyikapi arogansi Lurah Empoang Selatan, Muhammad Yusuf, Kecamatan Binamu, Jeneponto, Sulsel.

Isi surat tersebut memita Bupati memberikan peringatan dan sanksi kepada Yus uf.

"Kepada Bupati Jeneponto selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk memberikan teguran dan sanksi kepada yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Penjabat Sekretaris Daerah Sulsel, Tautoto Tana Ranggina seperti dalam surat yang diterima Kompas.com, Selasa (3/7/2018).

Dalam surat teguran tertangal hari ini tersebut, dijelaskan dasar hukum aturan pemberian peringatan dan sanksi kepada Muhammad Yusuf berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 4 poin 10 dan 11.

Baca juga: Viral, Video Lurah Bentak Warga Diduga karena Beda Pilihan Pilkada

Surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bupati Jeneponto Iksan Iskandar terkait arogansi Lurah Empoang Selatan, Muhammad Yusuf, Kecamatan Binamu, Jeneponto, Sulse   l.Istimewa Surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bupati Jeneponto Iksan Iskandar terkait arogansi Lurah Empoang Selatan, Muhammad Yusuf, Kecamatan Binamu, Jeneponto, Sulsel.Setiap PNS dilarang melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian negara dan menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Dalam surat tersebut juga dijelaskan bahwa Muhammad Yusuf dianggap melakukan tindakan menyalahgunakan wewenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS Pasal 11 huruf c.

"Dalam hal etika terhadap diri sendiri, PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi atau golongan," bunyi pasal tersebut.

Baca juga: Videonya Viral, Lurah Ini Ancam Laporkan Warganya ke Polisi

Selain itu, Yusuf juga dianggap melakukan tindakan menyalahgunakan wewenang berdas arkan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah yang sama.

"PNS yang melanggar kode etik dikenakan sanksi disiplin tingkat berat dan kewenangan jabatan yang dimilikinya diberikan sanksi hukuman disiplin berat," bunyi pasal tersebut.

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Soemarsono sebelumnya menyesalkan arogansi jajarannya di tingkat kelurahan tersebut.

"Tindakan lurah ini tidak dibenarkan, dengan tidak keluarkan ijin hanya karena beda pilihan politik," kata Soemarsono.

Baca juga: Soal Arogansi Lurah di Jeneponto, Ini Komentar Mendagri

Ia meminta agar Bupati Jeneponto segera menangani persoalan itu, apakah memberikan peringatan atau sanksi tegas.

"Bila tak sanggup, pemerintah provinsi (Sulawesi Selatan) akan ambil alih. Kita tunggu saja dulu," ujar dia.

Sebelumnya, Lurah Empoang Selatan Muhammad Yusuf mengancam akan melaporkan warganya ke polisi akibat videonya yang viral.

Dalam video tersebut diketahui dua warga hendak mengurus perizinan usaha, Senin (2/7/2018).

Namun, saat hendak menandatangani berkas, lurah itu menanyakan pilihan politik pada Pilkada Serentak 2018.

Baca juga: Penjabat Gubernur Sulsel Minta Lurah Arogan Ditindak Tegas

Setelah itu, sang lurah menelepon seseorang dan menanyakan identitas dan pilihan politik warga yang mengurus perizinan usaha.

"Tahu tidak atas nama Ardiansyah dia pilih nomor berapa kemarin," kata lurah tersebut saat menelepon.

Setelah mendapatkan jawaban, Yusuf enggan menandatangani surat keterangan usaha (SKU) tersebut.

"Saya tidak mau tandatangan," kata sang lurah. Ketika ditanya mengapa tidak mau tandatangan, ia hanya menjawab, "tidak mau."

"Saya minta tolong," kata warga kepada Yusuf.

"Saya tidak mau tandatangan, kau mau apa?" timpal lurah sambil menghisap rokok.

Ketika ditanya apa alasannya, lurah tersebut menjawab, "tidak ada alasan. Saya tidak mau tandatangan. Ini hak saya, mau tandatangan atau tidak itu hak saya. Kenapa kau paksa saya?"

Akhirnya, warga itu pergi. Namun, rekaman peristiwa tersebut kemudian viral dan dikecam publik.

Sementara itu, sang lurah, Yusuf, membantah dirinya enggan menandatangi SKU lantaran berbeda pihan politik.

"Soal ditelepon itu yang saya tanyakan cuma nomor bukan paslon (pasangan calon)," tuturnya, Selasa (3/7/2018).

Ia menilai, video tersebut tidak sesuai fakta. Karena itu, ia meminta warga yang merekan video tersebut datang meminta maaf. Sebab, jika tidak, ia akan melaporkan warganya ke pihak berwenang.

"Saya masih membuka pintu agar dia datang minta maaf. Kalau tidak, saya akan laporkan ke kantor polisi," tutur Yusuf saat dimintai keterangan di salah satu warung kopi di Kabupaten Jeneponto.


Terkini Lainnya

Hari Ini Jadwal Pengumuman PPDB DKI Jakarta, Cek Daftarnya di Sini

Hari Ini Jadwal Pengumuman PPDB DKI Jakarta, Cek Daftarnya di Sini

Edukasi 04/07/2018, 13:18 WIB 265 Aparat Amankan Pleno Rekapitulasi Pilkada Kota Tanjungpinang

265 Aparat Amankan Pleno Rekapitulasi Pilkada Kota Tanjungpinang

Regional 04/07/2018, 13:17 WIB 40 Sekolah di Inggris Larang Murid Wanita Pakai Rok

40 Sekolah di Inggris Larang Murid Wanita Pakai Rok

Internasional 04/07/2018, 13:16 WIB Mereka yang Gagal SBMPTN dan Memilih untuk Tidak Putus Asa...

Mereka yang Gagal SBMPTN dan Memilih untuk Tidak Putus Asa...

Edukasi 04/07/2018, 13:15 WIB Jokowi: Sebelum Jaminkan Sertifikat ke Bank, Hitung Dulu, Bisa Cicil Enggak...

Jokowi: Sebelum Jaminkan Sertifikat ke Bank, Hitung Dulu, Bisa Cicil Enggak...

Regional 04/07/2018, 13:04 WIB 18 Ekor Ikan Arapaima di Aliran Sungai Brantas Ditangkap

18 Ekor Ikan Arapaima di Aliran Sungai Brantas Ditangkap

Regional 04/07/2018, 13:04 WIB Akademisi: Kewenangan KPK Perlu Diatur Secara Tegas Dalam RKUHP

Akademisi: Kewenangan KPK Perlu Diatur Secara Tegas Dalam RKUHP

Nasional 04/07/2018, 12:59 WIB Sekelompok Pemuda Deklarasikan Dukungan Anis-Muhaimin di Pilpres 2019

Sekelompok Pemuda Deklarasikan Dukungan Anis-Muhaimin di Pilpres 2019

Regional 04/07/2018, 12:57 WIB Wapres Kalla Sebut Entrepreneurship Umat Islam Belum Berkembang

Wapres Kalla Sebut Entrepreneurship Umat Islam Belum Berkembang

Nasional 04/07/2018, 12:50 WIB KPU Kota Bekasi Gelar Rapat Rekapitulasi Suara Besok

KPU Kota Bekasi Gelar Rapat Rekapitulasi Suara Besok

Megapolitan 04/07/2018, 12:45 WIB Setiap 6 Bulan, Perancis dan Spanyol Bergantian Kuasai Pulau Ini

Setiap 6 Bulan, Perancis dan Spanyol Bergantian Kuasai Pulau Ini

Internasional 04/07/2018, 12:44 WIB Hati-hati B   eli Kendaraan Bermotor Lewat Media Sosial

Hati-hati Beli Kendaraan Bermotor Lewat Media Sosial

Megapolitan 04/07/2018, 12:42 WIB Lucky Hakim Bantah Dibajak Nasdem dan Dimodali Rp 2 Miliar

Lucky Hakim Bantah Dibajak Nasdem dan Dimodali Rp 2 Miliar

Nasional 04/07/2018, 12:42 WIB Jokowi Ajak Presiden Bank Dunia Blusukan ke PAUD dan Posyandu

Jokowi Ajak Presiden Bank Dunia Blusukan ke PAUD dan Posyandu

Nasional 04/07/2018, 12:41 WIB Mesir Tolak Buka Kamp Pengungsi bagi Migran yang Dideporta   si Eropa

Mesir Tolak Buka Kamp Pengungsi bagi Migran yang Dideportasi Eropa

Internasional 04/07/2018, 12:36 WIB Load MoreSumber: Sulawesi Selatan

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »