www.AlvinAdam.com

Gratis Berlangganan

Tuliskan Alamat Email Anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

KPU Jeneponto Disidang di Bawaslu Sulawesi Selatan, Ini ...

Posted by On 4:37 AM

KPU Jeneponto Disidang di Bawaslu Sulawesi Selatan, Ini ...

Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar sidang perdana kasus dugaan pelanggaran pemilu 2019 dengan terlapor Komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Jeneponto, di ruang sidang Bawaslu Provinsi Sulsel,Jalan A.P Pettarani No 98 Bua Kana Kecamatan Makassar

Terkini.id,Makassar â€" Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar sidang perdana kasus dugaan pelanggaran pemilu 2019 dengan terlapor Komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Jeneponto.

Sidang dugaan pelanggaran administrasi itu digelar di ruang sidang Bawaslu Provinsi Sulsel,Jalan A.P Pettarani No 98 Bua Kana Kecamatan Makassar,Jumat, 26 Oktober 2018 kemarin.

Sidang yang dipimpin Azry Yusuf dengan an ggota Adnan Jamal, dan Saiful Jihad dengan temuan Bawaslu Kabupaten Jeneponto bertanggal 19 Oktober 2018 dan dicatat dalam penerimann berkas temuan dugaan pelanggamn administratif pemilu momor 139/ K.SN07/HK.08.00/X/2018 dan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 22 Oktober 2018 dan dicatat dalam Buku registraai Nomor 002/1’P/PL/ADM/PROV/27.00/X/2018.

Ketua Bawaslu Jeneponto,Saiful,SH mengatakan, temuan yang disidangkan di Bawaslu Sulsel itu merupakan hasil rapat pembahasan hasil investigasi atas adanya informasi dugaan pelanggaran pemilu 2019 yang dilaksanakan pada hari Jumat 19 Oktober 2018.

“Informasi itu disampaikan yang disampaikan ke Bawaslu Jeneponto melalui surat Nomor 456 Perihal Perangkat Desa Borongtala yang mendaftarkan diri sebagai calon legislatif DPRD Kabupaten Jeneponto,” kata Saiful kepada terkini.id lewat pesan Whatsappnya.

Baca :LADK Iqbal Parewangi Rp140 juta, Asmar Rp200 ribu

Menurutnya, dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi Bawaslu Kabupaten Jeneponto ditemukan adanya dua orang perangkat Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto yang ditetapkan KPU Jeneponto sebagai calon anggota DPRD Jeneponto pada pemilu 2019.

“Saudara UMAR, Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan dan ISHAK, Jabatan KAUR Perencanaan Desa Borongtala keduanya terdaftar sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Daerah Pemilihan Jeneponto 2 (dua) meliputi Kecamatan Tamalatea dan Bontoramba dan tidak menyerahkan atau melampirkan surat pengunduran diri maupun surat pemberhentian sebagai perangkat desa dari pejabat yang berwenang pada tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten/kota,” jelas Saiful

Saiful melanjutkan, Kedua perangkat Desa tersebut ditetapkan sebagai calon anggota DPRD oleh KPU Kabupaten Jeneponto pada tanggal 20 September 2018.

“KPU Jeneponto telah menetapkan saudara UMAR sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dari partai PKPI dan saudaraISHAK calon anggota DPRD dari partai PPP dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Jeneponto pemilu 2019 berdasarkan surat Keputusan KPU Jeneponto Nomor 060/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten,” ungkapnya.

Baca :Debat kedua berdurasi 90 menit, KPU Sulsel minta kandidat menyesuaikan waktu

Penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 menurut Saiful sesuai dengan Berita Acara Nomor 181/PL.01.3-BA/7304/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

“Padahal kedua orang tersebut tidak memenuhi syarat dengan tidak diserahkannya dokumen surat pengunduran diri dan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai peranagkat Desa dari pejabat yang berwenang,” ujarnya.

Saiful menmbahkan, tindakan KPU Kabupaten Jeneponto yang menetapkan bakal calon anggota DPRD Kabupaten saudara ISHAK dan UMAR dalam daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto patut diduga melanggar ketentuan pasal 240 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

“Selain yang tersebut diatas, KPU Jeneponto juga diduga melanggar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,” tutup Saiful.

PenulissyariefSumber: Sulawesi Selatan

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »